KETERANGAN AHLI DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Hari ini, saya menyampaikan Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Permohonan Pengujian Undang-Undang ini diajukan olehM. Nurul FajriCandra Feri Caniago, dan Depitriadi, Roki Septiari, Armana Fransiska, dan Agus Sudarta Pratama. Para  Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Berikut naskah Keterangan Ahli lengkap yang saya sampaikan pada sidang hari ini pukul 11.00 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, semoga bermanfaat.

KETERANGAN AHLI

DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

(NOMOR PERKARA 103/PUU-X/2012)

 

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Majelis yang mulia untuk menguji norma undang-undang, sebagaimana termuat dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dengan sejumlah argumentasi yuridis. Adapun Petitum permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk antara lain menyatakan bahwa Pasal 64, Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah menelaah dengan seksama norma-norma yang dimohonkan untuk diuji, saya ingin terlebih dahulu menegaskan pendapat bahwa dalam undang-undang pendidikan tinggi ini tidak diatur secara jelas dari manakah sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Padahal persoalan pembiayaan ini merupakan persoalan mendasar yang dihadapi oleh pendidikan tinggi kita, lebih-lebih jika dihadapkan pada kenyataan keterbatasan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi, yang masalah pokoknya adalah terbatasnya kemampuan keuangan mereka. Sehingga secara umum saya berpendapat bahwa tujuan berdirinya negara kita, yang antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan norma-norma yang terkandung dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara implisit menegaskan tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan nasional –dengan penegasan adanya kewajiban mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN dan APBD, belumlah tercermin sebagaimana mestinya. Pasal 64 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 justru mengatur otonomi perguruan tinggi, walaupun ditegaskan adanya prinsip nirlaba, namun menegaskan pula otonomi dalam menetapkan “norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan” organisasi dan keuangan. Pasal 65 undang-undang a quo juga mengatur otonomi yang lebih luas dan lebih besar lagi yang dapat diberikan oleh Mendiknas kepada perguruan tinggi tertentu dengan “menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”. PTN badan hukum tersebut memiliki (a) kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; (b) tata kelola dan pengambil keputusan secara mandiri, serta (c) hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Saya berpendapat bahwa norma Pasal 64 dan 65 undang-undang a quo adalah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang normanya justru menekankan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara secara langsung, dengan menggesernya menjadi tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi yang dibungkus dengan kata-kata otonomi pengelolaan organisasi dan keuangan, yang pada akhirnya Pemerintah akan mengalokasikan dana secukupnya untuk membiayai pendidikan tinggi, sedang selebihnya akan dibebankan kepada mahasiswa dengan dalih otonomi pengelolaan keuangan, yang tentunya akan tergantung kepada berapa besarnya pengeluaran dan pemasukan. Apalagi jika dikaitkan dengan PTN badan hukum, yang proses pembentukannya saja sudah mendekati model pembentukan sebuah BUMN melalui kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah, selanjutnya mengelola perguruan tinggi tersebut “secara mandiri”. Walaupun ada asas nirlaba, namun mengingat besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada akhirnya PTN badan hukum itu akan membebani mahasiswa, dan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pembiayaan yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Karena itu, saya berpendapat, sudah selayaknya jika norma Pasal 64 dan 65 undang-undang a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo memuat norma yang menyatakan “Penerimaan Mahasiswa Baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Pada hemat saya frasa “bentuk lain” mengandung sifat multi tafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, sehingga tidak layak dicantumkan sebagai norma dalam undang-undang. Memang ketentuan Pasal 73 ayat (7) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri”. Namun Peraturan Menteri itu dikhawatirkan akan berisi hal-hal yang tidak sejalan dengan norma undang-undang dasar dan undang-undang, sehingga berujung digunakannya cara-cara tertentu dengan berbagai dalih, yang akhirnya dijadikan sarana untuk menghimpun dana untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan membebani calon mahasiswa. Akibatnya orang-orang kaya dan mampu, walaupun mempunyai kemampuan akademik di bawah standar dapat memasuki perguruan tinggi negeri melalui cara penerimaan “bentuk lain” ini. Karena itu, saya berpendapat frasa “bentuk lain” dalam Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan sepantasnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 

Majelis Hakim Konsititusi Yang saya muliakan;

Adapun norma yang diatur dalam Pasal 74 undang-undang a quo yang mewajibkan PTN mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tapi kurang mampu yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemda dan Masyarakat, pada hemat saya tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang. Calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi itu kalaupun disuruh ikut seleksi calon mahasiswa bersaing dengan semua calon, tentu dengan sendirinya akan berhasil lulus dalam seleksi. Setelah mereka lulus seleksi dan ternyata tidak mampu membayar biaya kuliah, maka disitulah kewajiban negara untuk menyediakan dana membantu mereka. Norma pasal ini juga mengandung ketidakpastian hukum karena tidak jelas benar diantara pelajar itu siapa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tapi tidak mampu untuk diterima di PTN tanpa seleksi, yang pada akhirnya akan menimbulkan diskriminasi, kolusi dan nepotisme. Karena itu, saya berpendapat Pasal 74 undang-undang a quobertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun norma Pasal 86 undang-undang a quo, saya berpendapat tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemerintah memang berwenang untuk memfasilitasi dunia usaha dan industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. Saya menilai norma pasal ini positif untuk mendorong swasta bekerjasama dengan perguruan tinggi dengan prinsip saling menguntungkan. Demikian pula norma Pasal 87 yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tentupelaksanaannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekiranya Pemerintah berkeinginan untuk menyerahkan pengelolaan sebidang tanah untuk kepentingan riset dan kebun percobaan mahasiswa Fakultas Pertanian, atau mengelola suatu kawasan hutan lindung untuk kepentingan riset Fakultas Kehutanan, pada hemat saya hal itu positif saja dilakukan, yang pelaksanaan penyerahan pengelolaan tersebut, haruslah mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang itu.

Demikian keterangan saya. Atas perhatian Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.

 

AHLI YANG MENERANGKAN

 

 

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

kemriting hpeq2 unesco2 pkkki2mmpt