PENDAPAT KHN TERKAIT RUU PENDIDIKAN TINGGI

Berdasarkan kajian KHN tentang RUU tentang Pendidikan Tinggi, KHN memberikan kesimpulan sebagai berikut:

  1. RUU tentang Pendidikan Tinggi  ini tidak menjawab beberapa persoalan yang muncul terkait pendidikan tinggi. Persoalan tersebut antara lain akses warga negara terhadap pendidikan tinggi, tata kelola pendidikan tinggi, dan tata kelola pendidikan swasta. RUU tentang Pendidikan Tinggi  ini tidak mencerminkan totalitas pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia.
  2. RUU tentang Pendidikan Tinggi  ini mengatur hal-hal yang terlalu detil untuk Undang-Undang. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa pengaturan di dalam Undang-Undang ini sepatutnya ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.
  3. 3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pengaturan pendidikan tinggi dalam peraturan pemerintah Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (4) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengaturan pendidikan tinggi dapat dicukupkan pada tingkat peraturan pemerintah, selain itu beberapa pengaturan pada undang-undang ini sudah diatur pada peraturan pemerintah yang sudah ada dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi Hukum Nasional menilai bahwa:

  1. RUU tentang Pendidikan Tinggi ini perlu untuk ditinjau kembali kelanjutan pembahasannya mengingat bahwa isi dari RUU tentang Pendidikan Tinggi ini tidak menjawab persoalan yang ada dan justru menimbulkan persoalan baru. DPR dan Pemerintah perlu melihat permasalahan pendidikan tinggi yang ada secara lebih menyeluruh dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia.
  2. Yang juga perlu diperhatikan ialah RUU tentang Pendidikan Tinggi ini harus menghilangkan kesan bahwa perguruan tinggi negeri berbeda dengan perguruan tinggi swasta, dan bahwa yang kedua seringkali dikesankan secara relatif selalu lebih rendah kualitas dan kinerjanya dibandingkan dengan yang pertama. Harus diakui bahwa dalam era reformasi kinipun nuansa perbedaan semacam itu tetap terasa, dan tetap timbul kesan bahwa perguruan tinggi negeri cenderung ingin mempertahankan eksklusivitasnya dalam berbagai macam bentuk. Berkaitan dengan hal ini, dapat mulai dirintis upaya-upaya kerjasama antara perguruan tinggi negeri dan swasta  di bidang-bidang tertentu, misalnya:
  • Penyusunan bersama modul pengajaran berbagai matakuliah yang beraspek kemahiran keilmuan.
  • Pelatihan bersama bagi seluruh staf pengajar berbagai matakuliah yang beraspek kemahiran keilmuan.
  • Pertemuan ilmiah tahunan di antara para pengajar matakuliah sejenis dengan maksud untuk saling bertukar informasi dan mengembangkan matakuliah yang bersangkutan.

Dalam kaitan ini memang dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, dan pemerintah, untuk merumuskan konsep berbagai bentuk kerjasama di atas sampai ke tahap operasionalisasinya seperti aspek pendanaan, evaluasi, dan sebagainya.
  1. Sistem pendidikan tinggi yang dijalankan oleh program studi memerlukan institusi nasional yang independen seperti Konsorsium Program Studi, misalnya dalam program studi Ilmu Hukum, terdapat Konsorsium Disiplin Ilmu Hukum untuk menjalankan tugas memantau dan mengevaluasi kebijakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh berbagai fakultas hukum. Hal yang sama seperti dalam program studi Kedokteran, terdapat Konsorsium Disiplin Ilmu Kedokteran. Begitu pun halnya dalam program studi lain. Hal tersebut sangat penting, karena pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Konsorsium tersebut menjadikan masyarakat luas sebagai pemakai jasa, atau juga para calon peserta didik yang berminat untuk belajar di suatu program studi, mendapatkan informasi yang akurat, kredibel, obyektif, dan transparan tentang kinerja / perfomance dan kualitas semua program studi yang ada.

 

kemriting hpeq2 unesco2 pkkki2mmpt