Menyambut Rencana UU Pendidikan Tinggi

Oleh Utomo Dananjaya

Direktur Institute for Education Reform Universitas Paramadina

Baru-baru ini dua tragedi besar terjadi di perguruan tinggi. Pertama, gedung fakultas teknik dibakar mahasiswa fakultas pertanian yang tawuran di Universitas Negeri Gorontalo. Kedua, tragedi kekerasan terjadi di Akademi Kepolisian. Di asrama taruna, kekerasan terjadi hampir setiap tengah malam.

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa budaya kekerasan terjadi di dua jalur pendidikan tinggi yang berbeda, yaitu pendidikan tinggi umum dan pendidikan kedinasan. Penyelesaiannya? Kasus tersebut hanya dipandang sebagai masalah hukum. Itu pun tidak diselesaikan sampai tuntas. Padahal, persoalan ini membutuhkan penyelesaian dari bidang pendidikan.

Kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan menggambarkan kesalahan dalam prinsip pelaksanaan pendidikan dan fungsi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang bersumber dari pemahaman filosofis pendidikan yang benar mendasarkan pada konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 31 (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Fungsi pendidikan menurut UU Sisdiknas, Pasal 3, berbunyi: fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Secara filosofis, UUD 1945 dan UU Sisdiknas menyebutkan bahwa peradaban bangsa menjadi pokok perhatian dari kedua sumber hukum ini.

Di bidang kedinasan, terutama kepolisian, dalam Pasal 30 (4) UUD 1945 disebutkan, di samping menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi, di samping berfungsi memajukan peradaban, dalam pendidikannya polisi perlu mengembangkan budaya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pahami filosofi pendidikan

Pelaksanaan pendidikan harus didasarkan pemahaman yang benar terhadap filosofi pendidikan dan mengalir ke dalam prinsip pendidikan yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Pasal 4, UU Sisdiknas).

Kejadian di sekolah kedinasan Akademi Kepolisian di Semarang menambah data bahwa kebrutalan di asrama perguruan tinggi kedinasan biasa terjadi, sementara upaya untuk menghentikannya tak pernah dilakukan serius. Mempermasalahkan kebrutalan ke ranah hukum dianggap mencederai institusi. Padahal, kejadian-kejadian itu mencederai kemajuan peradaban.

Bisa disimpulkan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi tak memahami filosofi yang benar tentang pendidikan.

Di samping tidak memahami filosofi pendidikan secara benar, penyelenggaraan pendidikan di lembaga tinggi ini tidak berdasarkan ilmu pendidikan. Juga tak berpegang pada prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, dan di ujungnya tidak membangun karakter.

Ilmu pendidikan yang progresif, yang menunjang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meningkatkan peradaban, telah banyak berkembang. Pendidikan yang membentuk perilaku yang beradab, demokratis, berkeadilan, dan empati dilaksanakan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi kebudayaan.

Pendidikan tinggi harus menjadi pusat kemajuan peradaban dan memancarkan kemaslahatan bagi manusia. Dalam rangka menyusun UU Pendidikan Tinggi, filosofi pendidikan tinggi harus jelas fungsinya, yakni mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat, harus tegas memilih prinsip pelaksanaan pendidikan yang mengembangkan budaya damai.

Selain itu, juga memberikan jaminan pada tumbuhnya perguruan tinggi yang responsif terhadap perkembangan ilmu serta memperkaya budaya penelitian dan kreatif melahirkan inovasi.

Mudah-mudahan UU Pendidikan Tinggi tersebut menjadi perhatian dari para ahli pendidikan, dan menteri pendidikan terbuka pada pikiran-pikiran konstruktif demi kemajuan peradaban bangsa.

kemriting hpeq2 unesco2 pkkki2mmpt