banner main1

Pengantar 25-30 November 2013

Otonomi Perguruan Tinggi, UU Pendidikan Tinggi,
dan Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah KonstitusiDalam beberapa waktu ke depan, web ini akan membahas Otonomi Perguruan Tinggi, UU Pendidikan Tinggi, dan adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi.  Pembahasan ini  mencakup berbagai hal (silahkan klik), antara lain:

Silahkan klik, dan di setiap hari Senin diharapkan ada pembaharuan materi.

Pengelola web.


Website ini bertujuan sebagai forum pembahasan manajemen dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Para pembaca dapat klik di Kotak kanan atas tentang Perkembangan proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan banyak PP dan Peraturan Menteri Pendidikan. Disamping itu  ada rubrik Memahami Otonomi Perguruan Tinggi yang diisi oleh Prof. Satryo Sumantri Brodjonegoro, berbagai usulan kebijakan untuk pimpinan Dirjen Dikti, dan diskusi interaktif mengenai berbagai isu strategis. Disamping itu rubrik Opini dapat diklik untuk membaca berbagai pemikiran dari para ahli dan praktisi. Pekan ini artikel opini Gugatan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi 2012 oleh Ade Armando, Dosen Komunikasi Universitas Indonesia menjadi pembuka minggu ini.
 

Transformasi dalam Budaya Meneliti.

Pengamatan  dan diskusi menunjukkan bahwa budaya penelitian masih belum baik, bahkan di perguruan tinggi besar yang mungkin akan menjadi PTN badan hukum. Dalam hal ini memang perlu ada ketegasan dari pihak perguruan tinggi apakah akan menjadi teaching-university, atau research university. Menjadi teaching university, walaupun tidak terlalu menggembirakan, asal baik, bukanlah hal yang buruk. Situasi lebih buruk terjadi jika sebuah perguruan tinggi ingin menjadi research-university, tetapi tidak mempunyai kemampuan sehingga teaching buruk, dan researchnya juga buruk.
Di dalam UU Pendidikan tinggi memang tidak dikenal istilah research atau teaching unversitiy. Sebagai gambaran, bagian Kedua , Pasal 59 menguraikan Bentuk Perguruan Tinggi yang terdiri atas: perguruan tinggi; institut; sekolah tinggi;  politeknik; akademi; dan akademi komunitas. Dengan demikian memang ada perguruan tinggi negeri yang belum mampu secara maksimal melaksanakan Pasal 45 UU DikTi yang menyebutkan:

(1)  Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
(3)  Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46

(1)    Hasil Penelitian bermanfaat untuk: a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;  b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis

Bagi PT negeri yang belum mampu, dapat ditegaskan dengan pengelola perguruan tinggi bahwa kebijakan bahwa perguruan tinggi tersebut masih berada pada tahap teaching-university.  Tentunya masih ada komponen penelitian, namun komponen penelitian tidak begitu dalam. Bagi yang sudah berani menyatakan sebagai research university, harus konsekuen untuk mengembangkan diri. Salahsatu konsekuensinya adalah merekrut dan mengembangkan karir peneliti yang full-timer. Di Dalam UU Pendidikan Tinggi hanya ada dua jenis tenaga: dosen dan tenaga kependidikan. Namun sebuah research university perlu mempunyai tenaga peneliti yang full-timer. Hal ini perlul masuk dalam Statuta.
Bagi research university salah satu konsekuensinya adalah: Apakah  penelitian memang cenderung  untuk penelitian multi disiplin? Bagaimana dengan penelitian ilmu-ilmu dasar? Di research university di berbagai kampus baik di luar negeri, pola pengembangan sebagian justru masuk kepada pengembangan penelitian monodisiplin beserta pengembangan infrastrukturnya.  Oleh karena itu, pengembangan penelitian monodisiplin yang langsung masuk ke lab atau unit penelitian di fakultas perlu diperhatikan. Sebagai catatan:  penelitian di bawah fakultas bukan berarti tidak melakukan kerjasama dengan dosen fakultas lain. Insentif untuk dosen yang meneliti perlu ditingkatkan, termasuk ruang kerja yang mendukung penelitian.

Sebagai ringkasan diperlukan transformasi dari budaya teaching ke budaya meneliti. Transformasi ini tidak mudah karena menyangkut perubahan budaya organisasi dan budaya kerja dosen, dan fasilitasnya. Bagi perguruan tinggi yang belum mampu meneliti, sebaiknya tegas menyatakan diri sebagai teaching-university dengan mutu yang baik. Bagi yang mampu, harus menjadi research-university yang benar. Perubahan budaya ini harus dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi dengan dasar UU Pendidikan Tinggi.


Perlunya perubahan mind-set secara total

DISKUSI INTERAKTIF

001

GOVERNANCE UNIVERSITAS

002

KEPEMIMPINAN ILMU

003

KEPEMIMPINAN STRUKTURAL

LINK TERKAIT

dikti hpeq2 unesco2 mpkkkki2mmpt