Manajemen Pendidikan Tinggi

Berita Nasional - Internasional

Segera Terbit, Aturan Soal Kewajiban Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

BANDUNG, (PR).- Pemerintah segera menerbitkan aturan yang mewajibkan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pendidikan antikorupsi itu setidaknya wajib masuk ke mata kuliah yang sudah ada menjadi mata kuliah tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tahun ajaran 2019/2020 regulasi ini sudah bisa diterapkan.

Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK M. Indra Furqon mengatakan, aturan tersebut sudah dirampungkan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kini memasuki tahap harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM.

"Setelah itu selesai baru diwajibkan di PTN dan PTS, setidaknya model insersi itu," kata Indra ditemui di sela-sela pelaksanaan Pelatihan Antikkorupsi yang digelar Universitas Islam Bandung (Unisba) di Hotel 101 Kota Bandung, Selasa, 16 Juli 2019.

Model insersi yang ia maksud ialah memasukkan materi pendidikan antikorupsi ke mata kuliah yang saat ini sudah ada. Dengan demikian, kampus tak perlu mengalokasikan SKS khusus untuk mata kuliah antikorupsi. "Misalnya di mata kuliah Kewarganegaraan ada tiga pertemuan membahas soal integritas," katanya.

Ia mengatakan, cara itu merupakan upaya paling rendah yang bisa dilakukan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Kampus bisa juga memilih untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dalam satu mata kuliah khusus.

Indra menegaskan, pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Mata kuliah yang ada saat ini, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, belum cukup ampuh menghentikan praktik-praktik korupsi.

Melalui pendidikan antikorupsi ini, pengajar diharapkan tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi lebih pada menarik nilai-nilai antikorupsi itu. Pengajar juga harus bisa menjadi role model yang menjadi panutan mahasiswa.

"Kalau hanya knowledge seperti mengajar pelajaran lainnya, yang ditangkap (mahasiswa) hanya bagaimana dapat nilai (untuk lulus)," katanya.

Menyongsong terbitnya aturan baru soal pedidikan antikorupsi ini, KPK melakukan pelatihan di berbagai kampus di Indonesia. Termasuk para dosen di perguruan tinggi di Bandung dan Jawa Barat.

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, kata Indra, bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang berintegritas. Sehingga saat mereka berkarir di bidang apapun, tak hanya sebagai abdi negara atau aparat penegak hukum, mereka tetap menjadi orang yang berintegritas.

"Mereka punya kesadaran bahwa korupsi itu musuh bersama yang harus dihindari," katanya.

Tak hanya di dalam ruang perkuliahan, di berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa juga diajak untuk mengampanyekan antikorupsi. Indra mencontohkan mahasiswa di Universitas Diponegoro yang menggaungkan kampanye "Ucap Malu Cap Palsu". Kampanye itu untuk menghentikan praktik penggunaan cap palsu agar dana kegiatan mahasiswa cepat cair. Upaya semacam itu juga bisa dilakukan oleh mahasiswa lainnya.***


Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/07/16/segera-terbit-aturan-soal-kewajiban-pendidikan-antikorupsi-di-perguruan-tinggi






 

Copyright © 2019 Manajemen Pendidikan Tinggi