Manajemen Pendidikan Tinggi

Berita Nasional - Internasional

Perguruan tinggi asing dan pengembangan wilayah

Masuknya Perguruan Tinggi Asing (PTA) ke Indonesia merupakan keniscayaan yang sulit ditolak karena itu bagian dari sejarah panjang liberalisasi pendidikan (tinggi), terutama pasca reformasi politik 1998. Pada masa Orde Baru (Orba) keinginan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation Development) untuk membuka bisnis jasa pendidikan di Indonesia mengalami hambatan regulasi. Tapi pasca reformasi politik (22 Mei 1998), regulasi sektor pendidikan mengalami perubahan, makin liberalistik dan kapitalistik.

Pasca reformasi, pemerintahan transisi BJ Habibie mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum. PP ini kemudian menjadi dasar pembuatan PP No. 152, PP No. 53, PP No. 54, dan PP No. 55 -kesemuanya tahun 2000- yang menjadikan UI, UGM, IPB, dan ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Biaya kuliah di perguruan-perguruan tinggi tersebut menjadi mahal, karena PT BHMN dituntut untuk lebih mandiri dari segi pendanaan, sementara belum ada sumber pendapatan lain, selain SPP mahasiswa.

Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang merupakan revisi terhadap UU Sisdiknas No. 2/1989 memberikan payung hukum yang kuat bagi pendidikan asing di semua tingkatan untuk beroperasi di Indonesia, seperti diatur dalam pasal 64 dan 65. Dengan diaturnya lembaga pendidikan asing ke dalam UU Sisdiknas tersebut, otomatis kehadiran pendidikan (tinggi) asing ke wilayah NKRI menjadi legal.

Payung hukum yang semakin kuat semula diharapkan dapat diperoleh dari UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), namun karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka urung. Hilangnya UU No. 9/2009 kemudian digantikan oleh kehadiran UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

Pasal 90 UU PT ini menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan PTA di Indonesia. Sebetulnya pasal 50 UU PT secara implisit juga dapat menjadi payung hukum bagi PTA ke Indonesia.

Pengembangan Wilayah

Penulis sebetulnya dalam posisi menolak kehadiran perguruan tinggi asing (PTA). Sejak pembahasan RUU Sisdiknas hingga RUU PT, penulis menolak masuknya pasal tentang pendidikan asing di Indonesia, karena sejak awal menyadari sepenuhnya bahwa masuknya pendidikan asing ke Indonesia itu adalah proses kolonialisasi ekonomi gaya baru, ketika proses kolonialisasi dengan senjata tidak zamannya lagi.

Proses kolonialisasi itu telah berlangsung lama dan halus, dimulai dengan menggeser pendidikan dari ranah UNESCO menjadi ranah WTO (World Trade Organization). Ketika telah masuk ke ranah WTO, maka konsekuensi logisnya pendidikan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, tema "investasi" pendidikan menjadi tema yang menonjol sejak akhir abad ke-20.

Namun masuknya asing ke dalam sektor pendidikan itu tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu hal yang diperlukan sekarang adalah exit strategy agar kehadiran PTA tidak memperlebar kesenjangan pendidikan antara golongan mampu dan tidak mampu.

Penulis sependapat dengan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno agar PTA yang masuk ke Indonesia tidak direct invesment. Artinya kepemilikan penuh oleh asing harus dihindari, tapi perlu ada sharing dengan PTN/PTS agar Pemerintah RI memiliki legitimasi yang untuk melakukan kontrol bila suatu saat PTA tersebut merugikan bangsa dan negara.

Penulis juga sepakat dengan gagasan Kemenristek Dikti untuk membuat Kawasan Khusus Pendidikan (KKP) guna mendukung pengembangan PTA ini. KKP ini menurut hemat penulis justru tepat dibuat di luar Jawa dan Bali. Pilihan yang dekat dengan Jawa dan berada di tengah-tengah adalah Kalimantan.

PTA yang akan masuk ke Indonesia dapat disebar ke Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, dan Barat. Dengan demikian perkembangan daerah tersebut dapat dipacu lebih cepat lagi.

Pilihan lokasi di luar Jawa sama sekali tidak akan mematikan PTN/PTS setempat karena memilik segmen yang berbeda. Penulis sependapat dengan Dirjen Kelembagaan Kemenristek Dikti, Dr. Patdono Suwignjo bahwa yang akan masuk ke PTA itu nanti amat segmented, mengingat yang boleh masuk ke Indonesia adalah perguruan tinggi yang termasuk dalam peringkat maksimal ke-200 di dunia.

Di tempat asalnya, biaya kuliah di perguruan tinggi pada peringkat itu bisa mencapai USD10 ribu - USD15 ribu per semester. Jika diselenggarakan di Indonesia, mahasiswa akan membayar USD5 ribu - USD6 ribu per semester. Siapa yang akan masuk ke perguruan tinggi dengan biaya yang sangat besar seperti itu? Tentu mereka yang selama ini mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah ke luar negeri. Itu sebabnya kehadiran PTA tidak akan mempengaruhi animo untuk masuk ke PTN/PTS lokal.

Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah dapat menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan perguruan tinggi lembaga negara lain. Semoga kewenangan tersebut dimanfaatkan secara baik dengan memberikan izin kepada PTA untuk membuka di Kalimantan atau Sulawesi agar kehadiran PTA itu dapat memacu pembangunan wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.

Jika PTA itu berkualitas, maka tentu juga akan diburu oleh orang-orang berduit dari Jawa untuk menyekolahkan anaknya ke luar Jawa, sehingga akan turut memacu pertumbuhan wilayah di luar Jawa, baik ekonomi maupun infrastrukturnya. Oleh karena itulah Pemerintah perlu bertindak cerdas dengan menjadikan kehadiran PTA itu sebagai momentum mempersempit kesenjangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa serta mendorong pengembangan wilayah di luar Jawa.

Jika itu yang terjadi, maka kehadiran PTA itu membawa berkah bagi pembangunan wilayah di luar Jawa, bukan bencana bagi negeri ini. Sebaliknya, membiarkan PTA ada di Jawa, akan menimbulkan bencana berlipat-lipat.


Sumber >>





 

Copyright © 2018 Manajemen Pendidikan Tinggi